Oktober 17, 2021

Berubah Fungsi Jadi Tambak, Muna Barat Darurat Mangrove

4 min read
Hutan mangrove yang berubah menjadi tambak
Hutan mangrove yang berubah menjadi tambak

TEGAS.CO,. MUNA BARAT – Hampir seluruh kawasan mangrove pesisir Muna Barat (Mubar) terdegradasi menuju kepunahan. Penyebab utamanya adalah ekspansi tambak, baik yang disinyalir dilakukan korporasi secara terselubung dengan skala besar atau sedang, maupun dengan pola komunal dan individu. Harapan keuntungan besar dari usaha tambak menjadikan masyarakat lupa bahwa mangrove adalah Benteng Kawasan Pesisir Pulau Muna dari ancaman tsunami selat tiworo.

Bukan saja itu, dalam konteks ekosistem, perusakan mangrove tidak saja menghancurkan keanekaragaman ekologi mangrove termasuk flora fauna didalamnya, melainkan juga mengancam mata pencaharian nelayan, mangrove sebagai habitat ikan, membuka potensi infiltrasi dan abrasi air laut ke daratan yang lebih dalam dan besar, potensi tercemarnya air laut oleh berbagai limbah masyarakat dari daratan, dan lain sebagainya. Tentu fenomena itu juga akan menjadi pemicu tragedi lingkungan dan kemanusiaan dalam jangka panjang hingga eksistensi manusia dan wilayah pesisir menjadi terancam.

Perambahan hutan mangrove untuk dijadikan tambak
Perambahan hutan mangrove untuk dijadikan tambak

Berdasarkan kajian LSM GAHARU disebutkan bahwa ekosistem mangrove di Mubar rata-rata berubah fungsi menjadi usaha budidaya tambak, dimana luas budidaya tambak masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan tidak kurang dari 450 ha. Hal ini tentu menjadi keprihatinan kita semua, apalagi kondisi faktual terlihat jelas bahwa sepertinya perambahan, perusakan dan illegal logging di kawasan mangrove Muna Barat terjadi secara masif, yang tidak sedikit menggunakan Excavator. Logisnya tidak mungkin ini dilakukan oleh masyarakat biasa, hingga disinyalir ada keterlibatan korporasi dan mungkin saja dukungan oknum penguasa dan elit lokal dibelakangnya.

Dalam konteks ekosistem, Direktur KARST Indonesia, La Ode Muhammad Rabiali S.Hut, M.Sc menyampaikan bahwa mangrove adalah ekosistem yang dilindungi sebagai Green Belt dan Benteng wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut catatan Food Agriculture Organization/ FAO (1994), hutan mangrove di dunia luasnya mencapai sekitar 16.530.000 ha, yang tersebar di Asia 7.441.000 ha, Afrika 3.258.000 ha, dan Amerika 5.831.000 ha. Sedangkan di Indonesia sendiri luasnya berkisar 3.735.250 ha.

Dengan demikian, luas hutan mangrove Indonesia lebih dari 50% luas hutan mangrove Asia, dan hampir 25% dari luas hutan mangrove dunia. Sebaran hutan mangrove di Indonesia didominasi oleh pulau-pulau besar, yaitu Papua (55%), Sumatera (19%) dan Kalimantan (16%), serta sebagian tersebar di Sulawesi dan Jawa, dimana jumlah spesies mangrove yang ditemukan di Indonesia sebanyak 43 spesies.

“Dengan data yang ada kita patut berbangga bahwa Indonesia merupakan negara dengan luas hutan mangrove terbesar, dan tentu menyumbang emisi karbon yang tidak sedikit. Dalam berbagai riset diketahui bahwa hutan mangrove mampu menyimpan stok karbon berkisar 600 – 1800 ton per hektar, dengan rataan 1.200 ton karbon per hektar. Dalam konteks itu, maka jika saat ini 450 ha hutan mangrove pesisir Muna Barat hilang dan/ atau hancur, maka sebenarnya Muna Barat telah menyumbang pelepasan karbon sebesar 540.000 ton ke atmosfir,” ucapnya, Sabtu (20/2/2021).

“Tentu ini merupakan kejahatan international yang tidak disadari ditengah kampanye global atas emisi karbon. Selanjutnya, meskipun Indonesia menjadi negara dengan luas mangrove terbesar di dunia tetapi laju degradasi juga meningkat secara signifikan, dimana laju kerusakan itu lebih cepat dibanding dengan aksi rehabilitasi. Berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia PBB disebutkan bahwa dalam tiga dekade terakhir Indonesia kehilangan 40 % dari total luasan mangrove”, lanjutnya.

Mencermati fenomena itu maka tidak ada jalan terkecuali semua elemen harus didorong untuk melakukan rehabilitasi. Dalam konteks kerusakan mangrove Muna Barat, upaya rehabilitasi sudah mulai dan sedang dilakukan dengan diimplementasikannya Program Rehabilitasi Mangrove oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung Sampara (BPDASHL Sampara) seluas 45 ha, di lokus kawasan lindung mangrove Desa Lahaji dan Umba Kecamatan Napano Kusambi, serta Desa Lemoambo dan Kasakamu Kecamatan Kusambi.

“Kegiatan penanaman dan pemeliharaan dilakukan selama 3 tahun yakni 2020-2022, yang mestinya harus didukung oleh semua elemen; masyarakat, Pemda, Kecamatan dan Desa serta stakeholders terkait terlebih LSM penggiat lingkungan. Ironisnya ditengah upaya rehabilitasi oleh BPDASHL Sampara yang sejauh ini telah dilakukan penilaian oleh LSM GAHARU dengan hasil presentasi hidup tanaman mencapai 86,55 % aktivitas perusakan kawasan disekitarnya malah belum teratasi. Tentu ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemda Muna Barat bersama OPD terkait,” katanya.

Ada 2 hal yang barangkali dapat dilakukan, yaitu; Community Awareness dan penegakkan hukum. Terkait Community Awareness harus diarahkan pada 7 hal, yaitu: (1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, (2) Meningkatkan skill dan keterampilan masyarakat dalam sistem pengelolaan mangrove yang cerdas lingkungan, (3) Meningkatkan wawasan dan atau perspektif masyarakat dalam praktek pemanfaatan mangrove yang cerdas lingkungan, (4) Meningkatkan dan menumbuhkembangkan kepedulian dan motivasi masyarakat dalam pelestarian mangrove dengan menciptakan dan/ atau membentuk kader konservasi mangrove, (5) Mengubah perilaku masyarakat kearah praktek cerdas pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, (6) Menumbuhkembangkan kesadaran untuk menginisiasi kebijakan perlindungan mangrove berbasis desa, dan (7) Meningkatkan dan membangun jaringan kerja dan akses sumber-sumber dana untuk pengelolaan dan/ atau pemanfaatan mangrove yang berkelanjutan.

Sebagai upaya mengoptimalisasi capaian dari agenda itu, maka Pemda Muna Barat harus menginisiasi pengembangan bisnis-bisnis perdesaan dengan pola pemberdayaan melalui dana desa atau sumber dana lainnya. Hal ini penting untuk memutus mata rantai ketergantungan masyarakat atas mangrove melalui perusakan demi pemenuhan kebutuhan hidup.

Selanjutnya dalam konteks penegakkan hukum, Rabiali berharap Pemda Muna Barat harus tegas mengadili mereka yang melakukan perusakan baik dalam skala besar maupun kecil sehingga tidak terkesan melakukan pembiaran. Penegakkan hukum itu harus dipandang sebagai wujud penegakkan pilar keadilan dan kejujuran dalam menginplementasikan kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam.

“Saya pikir telah banyak produk peraturan terkait dengan perlindungan mangrove, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, misalnya saja Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perpres RI Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan lain sebagainya sehingga tidak ada alasan bagi Pemda Muna Barat melakukan pembiaran atas perusakan mangrove,” ungkapnya.

“Terlepas dari persoalan Darurat Mangrove Muna Barat, barangkali juga kita harus pahami bahwa melindungi mangrove bukan saja kewajiban kita semua melainkan sudah menjadi agenda penting dalam upaya mempertahankan, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sebagai system penyangga kehidupan, dan juga telah menjadi Prioritas Nasional untuk Ketahanan Pangan dan Rawan Bencana,” tutup Alumni Pascasarjana Prodi Ekowisata dan Jasa Lingkungan IPB itu.

Reporter : FAISAL

Editor : YA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *